Who's Online
We have 11 guests online
Statistics
Members : 4
Content : 90
Web Links : 1
Content View Hits : 67880
Home Jurnal Tahun 2012 Implementasi Fungsi Badan Perwakilan (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Lombok Barat

Implementasi Fungsi Badan Perwakilan (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Lombok Barat

User Rating: / 0
PoorBest 

 

Penerbit        : Media Bina Ilmiah Mataram

Volume          : Vol. 6 No.3 Mei 2012

ISSN            : ISSN 1978-3787

Judul           :
Penerbit        : Media Bina Ilmiah Mataram

Volume          : Vol.

ISSN            : ISSN 1978-3787

Judul           :
Implementasi Fungsi Badan Perwakilan (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Lombok Barat

Penulis         : Hamdani AR

Institusi       : Dosen Universitas 45 Mataram

Abstrak        :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Lombok Barat; (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis (socio-legal approach) di Kabupaten Lombok Barat dengan sampel ditetapkan masing-masing 2 desa dari 6 kecamatan yang dipilih sebagai sampel. Kemudian masing-masing desa diwawancarai 5 orang dari Badan Perwakilan Desa yang ditentukan dengan teknik non-probabilitas (purposive sampling). Data dikumpulkan dengan teknik wawancara. Hasil penelitian diperoleh bahwa masih ada BPD yang belum memahami tugas, fungsi dan wewenangnnya. Beberapa kendala masih ditemui. Kendala pada implementasi fungsi BPD : 1) Belum ada peraturan desa yang dibuat oleh BPD; 2) Fungsi pengawasan hanya terkait hanya keseharian kepala desa terkait penyaluran bantuan desa dan beras miskin. Kemudian ditemukan pula faktor pendukung, yaitu tingkat pendidikan BPD cukup memdai dan dukungan Kepala Desa dan Masyarakat terhadap BPD mencapai 75%. Namun muncul pula faktor penghambat yang meliputi : 1) Pemahaman anggota BPD tentang bagaimana fungsi, wewenang dan tugas sebagaimana diatur undang-undang; 2) Anggota BPD memiliki pekerjaan lain (pekerjaan pokok) sebagai PNS, Advocat undang-undang; 2) Anggota BPD memiliki pekerjaan lain (pekerjaan pokok) sebagai PNS, Advokat dan pegawai honor dan pekerjaan lainnya sehingga optimalisasi tugas pokok dan fungsinya tidak maksimal; 3) Sarana dan prasarana masih kurang.

Kata Kunci : Badan Perwakilan Desa, Peyelenggaraan Pemerintahan Desa.


Downloads    :

Silakan download Fullteknya disini


Last Updated (Friday, 22 June 2012 05:37)